logo BPJS
Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung akan pindah sementara mulai dari tanggal 26 Agustus s/d Desember 2019. # Sehingga proses pelayanan Sertifikat Halal, Hak Merk, dan SKA dapat dilakukan di Gedung Graha Pos Lt. 6 Jl. Banda No. 30 Bandung. #

Rencana Strategis

Tanggal Post : 04 Nov 2014 00:31 Wib | Di Post Oleh : admin | Di Baca : 10339

1.1 LATAR BELAKANG

 

Dalam rangka turut serta mewujudkan Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera melalui Misi Pembangunan Ekonomi Yang Kokoh, Maju dan Berkeadilan,  Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sebagai salah satu unsur perangkat daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 08 Tahun 2008 Tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evalusi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis sebagai pedoman dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menindaklanjuti Target Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama, maka dipandang perlu melakukan Revisi Renstra sehubungan dengan adanya perubahan Visi,  Misi, Tujuan,  Sasaran dan Indikator pada Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Kondisi umum  dan dinamika perkembangan ekonomi dimaksud diantaranya dapat dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang terus berkembang dari tahun ke tahun dan sudah mencapai 7,8% pada tahun 2016 (lebih tinggi dari LPE Nasional sebesar 5,02%). Hal ini sebagai dampak dari bertambahnya berbagai aktifitas dan sarana perekonomian seperti pusat perdagangan, restoran, perhotelan,  perumahan dan apartemen, pusat pendidikan,  fasilitas olahraga dan kesehatan yang bernilai ekonomi, sehingga sangat berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan di Kota Bandung. Kondisi demikian diperkirakan akan terus berkembang bahkan akan mengalami lompatan besar di masa mendatang sebagaimana diungkapkan oleh Global Competitiveness Indeks Tahun 2012, dimana pada tahun 2020 Bandung diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi baru baik ditingkat regional maupun nasional.

Untuk mencapai kekuatan ekonomi baru baik ditingkat Regional maupun Nasional diperlukan perencanaan, pengaturan dan antisipasi yang baik karena pertumbuhan ekonomi yang tak terkendali dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kemacetan dan kesemerawutan kota akibat aktivitas PKL, terpusatnya aktivitas ekonomi dan tidak proporsional serta akan berdampak pada tidak meratanya pendapatan masyarakat dan lain sebagainya.

Begitupun halnya dengan pembangunan dibidang Perdagangan dan Perindustrian sebagai salah satu kekuatan utama terhadap perkembangan ekonomi di Kota Bandung, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD 2005-2025) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2013-2018) diperlukan pemikiran dan rancangan strategi yang cermat dan akurat guna mewujudkan capaian-capaian target yang telah ditetapkan, melalui Rencana Strategis Pembangunan yang didalamnya berisi Visi dan Misi Pembangunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung guna mendukung terealisasinya Visi dan Misi Kota Bandung yang diselaraskan dengan Kebijakan Pembangunan Nasional maupun kebijakan Provinsi Jawa Barat.

1.2 LANDASAN HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
  2. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)  Tahun 2005-2025;
  5. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
  6. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Unit Metrologi Legal;
  13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
  14. Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2009 tentang perubahan peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;
  16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;
  17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
  18. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1395 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
  19. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Bandung sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan yang telah disesuaikan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuannya adalah  :

  1. 1.   Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sebagai institusi pembangunan ekonomi dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.
  2. 2.   Menerjemahkan Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung kedalam tujuan dan sasaran disertai dengan program prioritas dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.
  3. 3.   Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

1.4.1. BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

1.4.2 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme)

B. Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

C. Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

1.4.3. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/ kota.

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

E. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari  :

  1. gambaran pelayanan SKPD;
  2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
  3. sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota;
  4. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
  5. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

1.4.4. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD sebagaimana dihasilkan pada B.2.1.7

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada

C.1.8 (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD) dan C.1.9 (Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD). Strategi dan Kebijakan SKPD.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

1.4.5 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari C.1.12. (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

1.4.6 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.\

2.1. GAMBARAN KONDISI UMUM DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BANDUNG

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki tugas fungsi untuk  melaksanakan urusan Pembinaan dibidang Perdagangan dan Perindustrian. Pembentukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1395 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung memiliki fungsi sebagai berikut  :

a.    Perumusan kebijakan teknis di bidang Usaha dan Sarana Perdagangan, Distribusi Perdagangan dan Pengembangan E-Commerce, Perdagangan Regional dan Luar Negeri, Perencanaan dan Pengembangan Industri, Sumber Daya dan Promosi Industri serta Unit Pelayanan Teknis Kemetrologian Legal dan Balai Industri dan Promosi;

b.   Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Usaha dan Sarana Perdagangan, Distribusi Perdagangan dan Pengembangan E-Commerce, Perdagangan Regional dan Luar Negeri, Perencanaan dan Pengembangan Industri, Sumber Daya dan Promosi Industri serta Unit Pelayanan Teknis Kemetrologian Legal dan Balai Industri dan Promosi;

c.    Pembinaan dan pelaksanaan di bidang Usaha dan Sarana Perdagangan, Distribusi Perdagangan dan Pengembangan E-Commerce, Perdagangan Regional dan Luar Negeri, Perencanaan dan Pengembangan Industri, Sumber Daya dan Promosi Industri serta Unit Pelayanan Teknis Kemetrologian Legal dan Balai Industri dan Promosi;

d.   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

e.    Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Secara organisatoris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung terbagi dalam organisasi yang meliputi Sekretariat, Bidang-bidang dan UPT yang melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1)     Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, data dan informasi, evaluasi dan pelaporan keuangan, umum dan kepegawaian.

2)     Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan

a.    Melaksanakan fasilitasi sosialisasi, informasi dan penyiapan bahan kebijakan lingkup pelatihan dan pembinaan perdagangan;

b.   Melaksanakan Fasilitasi sosialisasi, informasi dan pembinaan lingkup sarana dan pembiayaan perdagangan;

c.    Melaksanakan Fasilitasi sosialisasi, informasi dan pembinaan lingkup pengembangan dan promosi perdagangan.

3)     Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengembangan   e-Commerce

a.    Melaksanakan inventarisasi data dan informasi lingkup distribusi perdagangan;

b.   Melaksanakan bimbingan teknis, evaluasi pada distribusi langsung, distribusi tidak langsung, jasa perdagangan, perdagangan melalui system elektonik dan informasi perdagangan;

c.    Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan serta distribusi perdagangan;

d.   Melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan dan barang penting, baik secara rutin maupun pada waktu tertentu;

e.    Melaksanakan dan/atau memfasilitasi kegiatan penyaluran operasi pasar barang kebutuhan dan barang penting dalam rangka stabilisasi harga dan  ketersedian, baik yang subsidi maupun tidak;

f.     Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan kemetrologian;

g.    Melaksanakan pengawasan, pembinaan, penyuluhan dan pengembangan e-Commerce.

 

4)     Bidang Perdagangan Regional dan Luar Negeri

a.    Melaksanakan fasilitasi pembinaan, pengembangan, pengendalian, pengelolaan ekspor, impor, pameran, misi dagang, hubungan kerjasama perdagangan regional dan luar negeri dan kampanye pencitraan produk ekspor;

b.   Melaksanakan pendampingan, bimbingan teknis dan fasilitasi dipengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor dan pelaku ekspor serta penyelenggaraan, pameran, kampanye pencitraan Indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi, pengembangan produk ekspor;

c.    Melaksanakan  fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis prosedur ekspor dan impor;

d.   Melaksanakan Pelayanan Penerbitan dokumen ekspor/Surat Keterangan Asal (SKA);

e.    Melaksanakan fasilitasi uji mutu makanan;

f.     Mengembangkan ekspor dan mengendalikan impor serta hubungan kerjasama luar negeri;

g.    Melaksanakan monitoring, pengumpulan, pengolahan dan analisis data fasilitasi hubungan kerjasama perdagangan regional dan  luar negeri.

 

5)     Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri

a.    Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencanaan Pembangunan Industri Kota (RPIK);

b.   Melaksanakan penyusunan data, pengolahan dan penganalisaan data sentra industri dan di luar sentra;

c.    Melaksanakan penganalisaan data dan bahan teknis standarisasi industri;

d.   Melaksanakan fasilitasi standarisasi, Pengujian dan Kualitas Produk.

 

6)     Bidang Sumber Daya dan Promosi Industri

a.    Melaksanakan pendataan dan inventarisasi usaha industri;

b.   Melaksanakan pengawasan dan pengendalian sumber daya dan promosi industri;

c.    Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sistem produksi dan pembiayaan;

 

 


 
0 Console 558.9 ms Load Time 5.39 MB Memory Used 96 Queries Database vars & Config 102 Files